Worksop dan Pelatihan Admin SIPKD Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali

Senin, 01 April 2013

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah serta dalam rangka kesinambungan pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tersebut, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali mengadakan Workshop dan Pelatihan Admin SIPKD Provinsi Bali dan Kab/kota Se Bali yang diselenggarakan dari tanggal 19 sampai tanggal 21 Maret 2013, dan dibuka oleh  Asisten III  I Made Santha, SE.M.Si mewakili Sekda Provinsi Bali. Dalam sambutannya beliau mengatakan Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif telah dilakukan dengan diterbitkannya peraturan perundangan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang telah mengacu dan mensinkronkan semua peraturan perundangan terkait (Omnibus Regulation) yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya  yang merupakan amanat dari PP 58 Tahun 2005.

Implementasi PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun 2006 dan perubahannya, membawa konsekwensi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi . 

Dalam rangka penerapan paket regulasi dan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, secara sistemik dan berkesinambungan  Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan telah mengambil inisiatif strategis berupa pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) yang secara terpadu diharapkan dapat menjadi “alat bantu” standard dan efektif menjembatani gap antara tuntutan pemenuhan regulasi dan peningkatan layanan disatu sisi dengan keterbatasan SDM dan kapasitas organisasi pada sisi lainnya. Pengembangan dan implementasi SIPKD pada dasarnya adalah fasilitasi Pemerintah dalam proses manajemen perubahan (change management) pengelolaan keuangan daerah dari kondisi operasi yang relatif manual atau komputerisasi parsial menuju pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang terpadu mulai dari tingkat SKPD – pemerintah Daerah – SIKD Regional hingga SIKD Nasional.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan Regional-SIKD merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, merupakan sebuah sistem yang terintegrasi yang dapat menjadi alat bantu bagi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga saya sangat mendukung kegiatan ini dan menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggunakan Aplikasi ini karena Aplikasi SIPKD diberikan secara gratis dan sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.  Informasi terakhir yang saya dapatkan bahwa dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, mewajibkan penerapan basis akuntansi akrual oleh pemerintah daerah, merupakan momentum yang pas bagi daerah yang belum menggunakan aplikasi SIPKD karena SIPKD saat ini sudah mengakomodir perubahan regulasi ini.  Bahkan SIPKD berbasis akrual akan segera diujicobakan pada beberapa daerah.

 

Informasi