Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Selasa, 29 September 2015

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Tahun 2015, dalam rangka pelaksanaan e-Goverment dan keterbukaan informasi kepada publik melalui upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Bali perlu melaksanakan rencana aksi dan pencegahan Korupsi (PPK) Pemerintah daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Daerah Provinsi Bali berkewajiban mempublikasikan Data Transparansi Pengelolaan Keuangan Provinsi Bali.

TAHUN 2014

Informasi