Tahun 2018

Jumat, 05 Januari 2018

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Tahun 2018 Dalam Rangka Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Tahun 2015, dalam rangka pelaksanaan e-Goverment dan keterbukaan informasi kepada publik melalui upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Bali perlu melaksanakan rencana aksi Pencegahan dan Korupsi (PPK) Pemerintah daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Daerah Provinsi Bali berkewajiban mempublikasikan Data Transparansi Pengelolaan Keuangan Provinsi Bali.

Dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel, KPK melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Berikut dokumen pengelolaan keuangan daerah tahun 2018 :


 NO PUBLIKASI STATUS
 1 RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN SKPD TAHUN 2018 Tersedia
 2 RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PPKD TAHUN 2018 Tersedia
 3 RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2018
 Tersedia
 4 RINGKASAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2018
 Tersedia
 5 RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2018 -
 6 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2018 -
 7 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD  TAHUN 2018
 Tersedia
 8 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAN ANGGARAN PPKD TAHUN 2018
 Tersedia
 9 LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN 2017 -
 10 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD TAHUN 2017 -
 11 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DI AUDIT TAHUN 2017 -
 12 OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 -

Informasi