Tahun 2015

Selasa, 29 September 2015

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Tahun 2015, dalam rangka pelaksanaan e-Goverment dan keternukaan informasi kepada publik melalui upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Bali perlu melaksanakan rencana aksi dan pencegahan Korupsi (PPK) Pemerintah daerah. Biro Keuangan Provinsi Bali berkewajiban mempublikasikan Data Transparansi Pengelolaan Keuangan Provinsi Bali.


 NO PUBLIKASI STATUS
 1 RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN SKPD  OK
 2 RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PPKD  OK
 3 RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2015
 OK
 4 RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2015
 OK
 5 PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2015  OK
 6 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2015 OK
 7 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
 OK
 8 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAN ANGGARAN PPKD
 OK
 9 LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN 2014  OK
 10 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD TAHUN 2014  OK
 11 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DI AUDIT  OK
 12 OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014  OK

Laporan Aksi PPK Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah B12

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1066/02-B/HK/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi dan Monitoring Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan Rencana Aksi Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Terdapat 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan rencana aksi ini, yaitu : 
1. Terlaksananya rapat koordinasi (B08).
2. Tersedianya menu “Transparansi Anggaran” dan terpublikasinya 12 dokumen keuangan daerah pada website/portal Pemerintah Provinsi Bali (B09).
3. Terpublikasinya laporan kegiatan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah (B12).

Untuk pelaksanaan Rencana Aksi B12, Pemerintah Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada website/portal Pemerintah Provinsi/Biro Keuangan Setda Provinsi Bali. Kegiatan diupayakan agar dapat dilaksanakan tepat waktu, dengan target predikat “Memuaskan”.

Dokumen laporan pelaksanaan Rencana Aksi B12 beserta lampiran dapat diunduh sebagai berikut :

1. Laporan Aksi PPK Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah B12