Rencana Umum Pengadaan

Selasa, 15 September 2015

Dasar Hukum RUP adalah Peraturan Presiden Nomor70 Tahun 2012 Pasal 22, ayat(1) s/d ayat(3), Pasal 22, ayat(1) s/d ayat(3), Pasal 23, ayat(1), dan Pasal 25, ayat(1), ayat(1b) sd ayat(4).

RUP adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh K/L/D/I dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I (co-financing), baik yang Lelang maupun Tidak Lelang (Swakelola/Pengadaan/Penunjukan Langsung). RUP disusun dan ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran).RUP dapat diumumkan oleh masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD. RUP menjadi salah satu media untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara langsung terhadap Informasi Pengadaan Barang/Jasa. RUP diumumkan melalui media: Website K/L/D/I; Papan Pengumuman; dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Tujuan RUP

1.  Prospek Bisnis Bagi Dunia Usaha/Penyedia

2. Unsur perencanaan, merupakan indikator yang dapat menentukan kapan dimulai             dan selesainya proses pengadaan.

3.  Unsur pengendalian dalam proses pengadaan barang/jasa.

Penayangan RUP melalui Sistem Informasi RUP (SiRUP). SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, dibangun dengan berbasis Web (Web based) yang digunakan untuk mengumumkan RUP SKPD.

Informasi lebih lanjut mengenai RUP Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, dapat diakses pada link berikut :

 NO RENCANA UMUM PENGADAAN STATUS
 1TAHUN 2015 OK
  2 TAHUN 2016 OK

Informasi