Rapat Pembahasan Hasil Draf Evaluasi Rancangan Perda dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2017

Selasa, 22 Agustus 2017


Dalam rangka mengevaluasi Ranperda Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Ranperbup Jembrana tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.  Pada hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2017 bertempat di Ruang Rapat Praja Sabha Lantai I Unit III Kantor Gubernur Bali, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi Bali yang dipimpin oleh Bapak Ass. III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bali dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Jembrana yang langsung dipimpin oleh Bapak Sekda Kabupaten Jembrana.

Gambaran umum Perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : Pendapatan dari pagu awal sebesar Rp.1.096.717.726.188,14; meningkat sebesar Rp.77.160.331.446,04; sehingga menjadi sebesar Rp.1.173.878.057.634,18;. Belanja dari pagu awal sebesar Rp.1.139.911.621.635,67; bertambah sebesar Rp.101.273.678.510,05; sehingga menjadi sebesar Rp.1.241.185.300.145,72;. Pembiayaan daerah (Defisist) sebesar Rp.67.307.242.511,54; atau 5,73% dari pendapatan daerah sebesar Rp.1.173.878.057.634,18;. 

 

Hal-hal yang mendapat perhatian dalam evaluasi tersebut adalah sebagai berikut : 

Belanja modal yang mengalami penambahan cukup besar agar dipertimbangkan kembali mengingat sisa waktu yang sangat terbatas untuk menghindari tidak terselesainya kegiatan tersebut sampai akhir Tahun Anggaran 2017.

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas harus dirasionalkan dan dalam pelaksanaannya supaya dilakukan secara selektif, frekuensi jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Terkait dengan Defisit Anggaran Pemerintah Kabupaten Jembrana supaya mempedomani penetapan batas maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Program JKBM semula tidak dianggarkan sehingga menjadi sebesar Rp.2.223.530.073,93;. Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Nomor 440/248/TU/Jamkesmas.Diskes, Tanggal 8 Pebruari 2017 hal Laporan Keuangan JKBM Tahun 2016, untuk Kabupaten Jembrana sebesar Rp.2.273.530.073,93.  Untuk itu supaya anggarannya disesuaikan.

Berdasarkan hasil evaluasi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi Bali, pihak TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Jembrana bersedia untuk menyesuaikannya dan akan memberikan jawaban tertulis (fetpd).


Informasi