Profil Organisasi

Kamis, 17 September 2015

A.   VISI DAN MISI

 

1.    VISI

Visi Organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut  kemana  organisasi  harus  dibawa  dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap  eksis,  antisipatif,  inovatif  serta produktif.  Visi  Biro Keuangan Setda Provinsi Bali adalah “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

 

2.    MISI

Misi  adalah  upaya  yang  harus  dilaksanakan  oleh  seluruh  perangkat  organisasi untuk mewujudkan Visi yang telah ditentukan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali telah menetapkan Misi yaitu : “MENGEMBANGKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH “.

Misi  Mengembangkan  kapasitas  pengelolaan  keuangan daerah  dimaknai  bahwa  setiap  pengelolaan  keuangan daerah  harus  mampu  meningkatkan  kemampuan  SDM, berikut  sarana  dan  prasarana  serta  sistem  yang mendukung  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  lebih transparan  dan  akuntabel  dari  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga  pengawasan (pengendalian), serta penyusunan regulasi yang terbaru sesuai perkembangan regulasi di tingkat pusat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

B.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.Tujuan memuat pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali menetapkan 1 tujuan, yaitu: Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang ingin diwujudkan dalam visi dijabarkan dengan usaha mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan tersebut difokuskan dengan usaha yang kontinyu meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan daerah. Pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan daerah meliputi penerbitan peraturan daerah, peraturan gubernur, dan Keputusan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dokumen lain yang menjadi unggulan Biro Keuangan Setda Provinsi Bali adalah penyusunan Rancangan Perda APBD (Induk, Perubahan, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan), Evaluasi Rancangan Perda dan Ranperbup/Ranperwali Kabupaten/Kota,  serta penerbitan SP2D tepat waktu maksimal 2 hari setelah SPM diterima. Pengelolaan administrasi keuangan daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien akan memperlancar program pembangunan Bali Mandara Jilid II, sehingga pelayanan dapat diberikan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

 

B.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Yang selanjutnnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, ditentukan 2 sasaran untuk mencapai tujuan dalam 5 tahun ke depan, yaitu:

1.     Optimalnya waktu penyusunan Ranperda (APBD dan APBD Perubahan) Provinsi Bali sesuai ketentuan yang berlaku.

2.     Optimalnya waktu Evaluasi Ranperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota mengenai APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

 

            Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam undang-undang ini, terdapat penambahan asas baru dalam pengelolaan keuangan negara, meliputi : akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006, ruang lingkup kegiatan Biro Keuangan Setda Provinsi Balidapat dilihat dari 2 aspek:

1.   Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sebagai PPKD, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Ruang lingkup Biro Keuangan Setda Provinsi Bali yang berkedudukan sebagai SKPKD selaku PPKD lebih luas dibandingkan kedudukannya sebagai SKPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 7 ayat (1), Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas :

a.    menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b.    menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c.     melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d.    melaksanakan fungsi BUD;

e.    menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

f.      melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

 

2.      Selaku SKPD

Selaku SKPD di lingkungan Sekretariat Daerah Proviinsi Bali, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 10, Biro Keuangan selaku SKPD mempunyai tugas :

a.    menyusun RKA-SKPD;

b.    menyusun DPA-SKPD;

c.     melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

d.    melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e.    melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f.      melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g.    mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h.    menandatangani SPM;

i.      mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

j.      mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

k.     menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

l.      mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

m.   melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan

n.    bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

 

Ruang lingkup kegiatan Biro Keuangan sebagai SKPD/PPKD meliputi 34 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

D. TUGAS DAN FUNGSI

 

Tugas dan fungsi Biro Keuangan Setda Provinsi Bali berdasarkan RENSTRA Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Tugas : Membantu Gubernur Bali dalam menentukan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Fungsi :

a.     Merumuskan Kebijakan Umum Pengelolaan  Keuangan Daerah.

b.     Melaksanakan pengelolaan dan mengkoordinasikan pelayanan adminstrasi keuangan kepada SKPD.

c.      Melaksanakan Evaluasi Ranperda tentang APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.

d.     Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali, tugas pokok dan fungsi Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali adalah :

1.    menyusun, mengkoordinasikan rencana dan program kerja Biro;

2.    merumuskan kebijakan umum Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan kewenangan;

3.    mendistribusikan tugas kepada bawahan;

4.    menilai prestasi kerja bawahan;

5.    mengkoordinasikan para Kepala Bagian;

6.    memberi petunjuk kepada Kepala Bagian untuk mengadakan koordinasi dengan SKPD sesuai dengan bidang tugasnya;

7.    merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

8.    melaksanakan pengelolaan, koordinasi dan pelayanan administrasi keuangan kepada SKPD;

9.    melakukan otorisasi Rancangan DPA;

10.  menandatangani DPA, Anggaran Kas dan SPD;

11.  menyusun rancangan APBD dan Perubahan APBD;

12.  melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

13.  menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

14.  menyusun perhitungan alokasi bagi hasil dan pencairan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota;

15.  menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Daftar Penguji, surat-surat berharga lainnya atas beban APBD atas nama Gubernur berdasarkan DPA, SPD;

16.melaksanakan Akuntansi Keuangan Daerah;

17.menyusun laporan Kinerja semester I dan pronogsis 6 (enam) bulan berikutnya serta Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD;

18.  melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan  Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota;

19.  melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

20.  mengolah bahan, data, dan menyiapkan rumusan Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali;

21.  memfasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota;

22.melaksanakan pengelolaan keuangan Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai dan Pembiayaan;

23.melaksanakan sistem pengendalian intern;

24.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

25.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah  melalui Asisten Administrasi Umum.


Informasi