Pelaksanaan Rencana Aksi Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Tahun 2015

Rabu, 13 Januari 2016

Aksesibilitas terhadap publikasi dokumen keuangan daerah diartikan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Pusat menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Tahun 2015, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/3772/SJ tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah tahun 2015, serta Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Rencana aksi ini Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah merupakan jawaban terhadap kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi keuangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Selain itu, rencana aksi ini juga menjadi sarana pemenuhan hak rakyat atas informasi publik berkaitan dengan keuangan daerah. Sehingga diharapkan rakyat dapat ikut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Secara umum, rencana aksi ini merupakan bagian dari usaha besar Pemerintah Pusat untuk mencegah serta memberantas korupsi di Indonesia.

Fokus pada rencana aksi Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah adalah penyediakan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggarah Daerah” dalam website resmi Pemerintah Daerah serta mempublikasikan data mutakhir keuangan daerah meliputi 12 jenis dokumen, yaitu Ringkasan RKA-SKPD; Ringkasan RKA-PPKD; Rancangan Perda tentang APBD; Perda tentang APBD; Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; Ringkasan DPA-SKPD; Ringkasan DPA-PPKD; Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD; Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA-PPKD); Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit; Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan hasil verifikasi Laporan B09 atas rencana aksi Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah pada Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali dari Kementerian Dalam Negeri diperoleh hasil sebagai berikut :

No

Provinsi/Kabupaten/Kota

Hasil Penilaian B08

Hasil Penilaian B09

1

Provinsi Bali

45

100

2

Kota Denpasar

0

100

3

Kabupaten Badung

100

100

4

Kabupaten Tabanan

75

55

5

Kabupaten Gianyar

150

100

6

Kabupaten Bangli

75

100

7

Kabupaten Klungkung

75

100

8

Kabupaten Jembrana

150

75

9

Kabupaten Karangasem

100

100

10

Kabupaten Buleleng

75

100

 Keterangan :
Capaian > 100                       : Sangat Memuaskan
Capaian 75,01 – 100               : Memuaskan
Capaian 50,01 – 75                 : Perlu Perhatian
Capaian 0-50                         : Mengecewakan

Berdasarkan hasil evaluasi pada periode B09 pada tabel di atas, dari 9 Kabupaten/Kota, 4 Kabupaten/Kota (44,45%) menunjukkan peningkatan pencapaian dengan predikat  “Memuaskan”. Sedangkan 2 kabupaten (22,22%) tetap mempertahankan predikat “Memuaskan”. Namun 3 Kabupaten (33,33%) menunjukkan penuruan pencapaian. Kabupaten Gianyar menunjukan penurunan capaian, meski masih dalam predikat “Memuaskan”. Namun 2 Kabupaten lainnya (Jembrana dan Tabanan) hanya mampu mencapai predikat “Perlu Perhatian”. Secara keseluruhan, 7 kabupaten/kota (77,78%) memperoleh predikat “Memuaskan”, sedangkan hanya 2 kabupaten (22,22%) memperoleh predikat “Perlu Perhatian”.

Untuk pelaksanaan Rencana Aksi B12 (Desember 2015), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada website/portal Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan diupayakan agar dapat dilaksanakan tepat waktu, dengan target predikat “Memuaskan”.

Transparansi artinya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak–pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak–pihak yang berkepentingan. Berdasarkan kegiatan TPAD yang telah dilaksankan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

a.   Mampu meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Bali, karena laporan yang dipublikasikan mulai dari dokumen penganggaran (RKA dan DPA), penatausahaan (LRA), serta sampai dengan pertanggungjawaban (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Opini BPK atas Laporan Keuangan).

b.   Peningkatan transparansi atas kegiatan/aktivitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Dalam publikasi dokumen Neraca telah mencantumkan jumlah aset serta kewajiban Pemerintah Provinsi. Pengungkapan atas informasi ini merupakan elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

c.   Membantu memfasilitasi penilaian posisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali oleh pihak-pihak yang tertentu, seperti kegiatan penelitian oleh mahasiswa perguruan tinggi, maupun lembaga lainnya.

d.   Diharapkan kedepan akan membantu mengambil keputusan yang strategis berdasarkan umpan balik (feed back) dari pihak/instansi lain atas informasi yang telah dipublikasikan.

Informasi