Kunjungan Kerja Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Jumat, 04 Agustus 2017


BPKAD Provinsi Bali menerima kunjungan kerja Panitia Khusus Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif  DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada hari Jumat, 4 Agustus 2017 bertempat di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Rombongan kerja terdiri dari Pansus DPRD Sulawesi barat dengan didampingi instansi terkait dari DPPKA Sulbar, Bappeda Sulbar, Inspektorat Sulbar, Biro Hukum Setda Sulbar, Biro Organisasi Setda Sulbar dan Sekretariat DPRD Sulbar. Rombongan diterima oleh Asisten III Setda Provinsi Bali, Sekretaris BPKAD beserta Kasubid dan  Kasubag dilingkungan BPKAD Provinsi Bali, didampingi oleh DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Bappeda Litbang Provinsi Bali dan perwakilan dari Bapenda Provinsi Bali.

Ketua Pansus DPRD Sulawesi Barat menyampaikan bahwa saat ini di Provinsi Sulawesi Barat sedang melaksanakan pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD. Tujuan kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulawesi Barat mencari masukan dan referensi pembanding berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.



Kedatangan Pansus DPRD Sulawesi Barat bertepatan dengan pelaksanaan sidang paripurna pembahasan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali. Sedangkan teknis penjabaran atas perda tersebut masih menungggu diterbitkannya permendagri tentang pelaksanaan PP No. 18 Tahun 2017, terkait dengan pembayaran atas tunjangan Belanja Penunjang Operasional (BPO), Tunjangan Komunikasi Intensif, dll. Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali sepakat untuk penganggaran dan realisasi dibayar melalui Perubahan APBD Tahun 2017 (*set).

Informasi