Gambaran Satuan Kerja

Selasa, 26 Juli 2016

GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA

BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI BALI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Keuangan terdiri dari 4 Bagian, yaitu :

1.   Bagian Anggaran;

2.   Bagian Perbendaharaan;

3.   Bagian Fasilitasi, Evaluasi, dan Transfer Kabupaten/Kota;

4.   Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Berikut dijabarkan gambaran umum setiap bagian berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali :

1.  Bagian Anggaran

Bagian Anggaran mempunyai tugas pokok dalam menyusun konsep kebijakan penganggaran daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Anggaran mempunyai fungsi :

a.  membuat konsep Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

b.  membuat konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;

c.   membuat konsep pengesahan Rancangan DPA dan DPPA;

d.  membuat konsep persetujuan pengesahan DPA dan DPPA;

e.  menyiapkan Anggaran Kas dan SPD;

f.   meneliti usulan pergeseran anggaran SKPD;

 

Bagian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Anggaran, yang membawahi 3 Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Anggaran I, Kepala Sub Bagian Anggaran II, dan Kepala Sub Bagian Anggaran III.

 

2.  Bagian Perbendaharaan

Tugas pokok Bagian Perbendaharaan adalah menyusun konsep kebijakan pelaksanaan APBD. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Anggaran mempunyai fungsi :

a.     menyiapkan penerbitan/penolakan SP2D;

b.     membuat register SP2D yang telah diterbitkan/ditolak;

c.      menyusun Rancangan Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD, dan Kuasa BUD;

d.     menyusun Rancangan Penunjukan pejabat-pejabat untuk menandatangani SPD dan SP2D;

e.     menyusun Rancangan Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Penunjukan Kuasa Penguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

f.      menyusun Rancangan Keputusan Gubernur tentang  Penunjukan Pengelola Pengguna Barang, Pembantu Penyimpan Barang/ Pengurus Barang, Pembantu Penyimpan dan Pengurus Barang dan Atasan Langsung;

g.     menyusun Rancangan Keputusan Gubernur Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah;

h.     menyusun konsep izin pembukaan rekening SKPD;

i.       menyusun Rancangan Penetapan Uang Persediaan bagi SKPD;

j.       memantau kas penerimaan dan pengeluaran APBD dalam rekening Kas Daerah;

k.     menyiapkan pengeluaran dana dalam pelaksanaan APBD;

l.       melaksanakan penempatan uang daerah pada bank yang sehat dan mengkoordinasikan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah;

m.    menyiapkan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran bagi penerimaan daerah yang menjadi hak daerah;

n.     menyiapkan/melakukan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

o.     mengkoordinasikan, pemotongan dan penyetoran iuran wajib pegawai dan/atau pajak-pajak melalui daftar gaji perangkat daerah;

p.     menyiapkan bahan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);

 

Bagian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perbendaharaan, yang membawahi 3 Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perbendaharaan I, Kepala Sub Bagian Perbendaharaan II, dan Kepala Sub Bagian Belanja Pegawai.

 

3.  Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempnyai tugas pokok dalam menyusun konsep kebijakan dan sistem akuntansi serta melaksanakan pembinaan akuntansi dan pelaporan perangkat daerah. Tugas pokok tersebut selanjutnya dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut :

a.     menyusun laporan kerja laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya Pemerintah Provinsi;

b.     melaksanakan Akuntansi Keuangan Daerah;

c.      menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan laporan  Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

d.     melaksanakan rekonsiliasi Kas dan Bank;

e.     melaksanakan pencatatan buku Kas Umum Daerah;

f.       mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait;

g.     menyusun  Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

h.     menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

i.       mengkoordinasikan Ranperda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Pemerintah Pusat;

 

Bagian Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan yang membawahi 3 Kepala Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Pelaporan dan Kas Daerah, Sub Bagian Akuntansi BTL dan Pembiayaan, serta Sub Bagian Akuntansi Belanja Langsung.

 

4.  Bagian Fasilitasi, Evaluasi, dan Transfer Kabupaten/Kota

Tugas pokok Bagian Fasilitasi, Evaluasi, dan Transfer Kabupaten/Kota adalah melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan menyusun konsep kebijakan terkait dengan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, serta melaksanakan penatausahaan Tata Usaha Biro. Dalam pelaksanaannya, Bagian Fasilitasi, Evaluasi, dan Transfer Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a.     membuat Konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota;

b.     membuat Konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD APBD Kabupaten/Kota;

c.      menyiapkan dokumen administrasi transfer Kabupaten/Kota;

d.     menyiapkan pengeluaran dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

e.     meneliti kelengkapan dokumen sebagai persyaratan SPP untuk menerbitkan SPM yang diajukan oleh SKPD/Unit SKPD leading sector Provinsi Bali terkait dengan BTL non belanja pegawai dan pembiayaan;

f.       menyiapkan konsep surat penolakan pengajuan permohonan BTL non belanja pegawai dan pembiayaan;

g.  menyelenggarakan administrasi keuangan BTL non pegawai dan pembiayaan ;

 

Bagian Fasilitasi, Evaluasi, dan Transfer Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang dibantu oleh 3 Kepala Sub Bagian yaitu Subbag Keuangan BTL dan Pembiayaan; Subbag Fasilitasi, Evaluasi, dan Transfer; dan Subbag Tata Usaha Biro.


Informasi