DPRD Bali Menyetujui Perda APBD Tahun 2016

Kamis, 05 Nopember 2015

DPRD Provinsi Bali akhirnya menetapkan APBD Provinsi Bali Tahun 2016 pada hari Rabu, 4 November 2015 dalam Sidang Paripurna DPRD melalui pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Bali Nomor 29 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penerapan Raperda APBD Provinsi Bali Tahun 2016 menjadi Perda. Dalam APBD Provinsi Bali 2016 ditetapkan anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah sebesar Rp 5.149.091.925.940

Belanja langsung  sebesar Rp 1.517.803.018.772

Belanja tidak langsung sebesar  Rp 3.988.806.347.725

Rasio kesenjangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung tersebut memang cukup besar. Hal ini menjadi sorotan Anggota DPRD Kariyasa Adnyana yang menyampaikan bahwa kesenjangan antara belanja langsung dan tidak langsung seharusnya tidak timpang. Adnyana berpendapat bahwa belanja tidak langsung yang justru meningkat alokasinya, mengindikasikan bahwa APBD untuk pembangunan dan kemasyarakatan masih kurang. Dia menyatakan bahwa pihak eksekutif harus mendorong pertumbuhan belanja langsung sebagai prioritas seperti belanja modal dan pembangunan, sebelum merancang belanja lainnya.

Namun, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika menyampaikan bahwa proporsi belanja langsung yang kecil serta belanja tidak langsung yang besar tidak mencerminkan anggaran Provinsi Bali tidak baik. Namun harus dilihat dari segi pemanfaatannya. Belanja tidak langsung sebagian besar dialokasikan untuk belanja hibah, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Pakraman dan Subak, serta Transfer ke Kabupaten. Untuk tahun 2016, bantuan untuk desa pakraman dialokasikan Rp. 200 juta untuk 1.488 desa pakraman. Sedangkan untuk subak sebesar Rp. 50 juta untuk 2.500 subak.

Pada dasarnya anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan. BKK dan hibah dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa, seperti pembangunan jalan, balai banjar, dan pura. Kalau dilihat dari pemanfaatannya, alokasi belanja tidak langsung lebih condong untuk kepentingan pembangunan di desa-desa di Bali. Hanya saja anggaran ini tidak langsung dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi, melainkan oleh masyarakat.

Gubernur Bali juga menyampaikan bahwa defisit anggaran antara belanja dan pendapatan APBD Tahun 2016 akan ditutupi oleh SILPA APBD 2015. Diperkirakan sampai akhir tahun anggaran 2015 akan terdapat SILPA sekitar Rp. 357 miliar. Terjadinya SILPA bukan berarti implementasi program tidak berjalan sesuai rencana, tetapi dalam perjalanan terkendala hal teknis.

Dalam penyampaikan dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Bali mengharapkan agar APBD 2016 dapat dijabarkan dan dilaksanakan secara efektif, demi pelaksanaan program-program Bali Mandara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. (*ask)

Informasi